PERTEMUAN NASIONAL PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL DAN JDIHN DAN LEGAL DEVELOPMENT CONTENT CREATOR (LDCC) AWARDS TAHUN 2023

Pada Hari Kamis, 12 Oktober 2023 Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan menghadiri Pertemuan Nasional Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) dan Legal Development Content Creator (LDCC) Awards Tahun 2023 dengan tema “Membangun Hukum Nasional sebagai Perekat dan Pemersatu Bangsa melalui Transformasi Digital”, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik, bertempat di Aston Kartika Grogol Hotel & Conference Center Jakarta.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. Beliau menuturkan bahwa JDIHN penting bagi kegiatan hukum nasional dan pembudayaan hukum. Diharapkan agar JDIHN lebih maju, berkembang dan bermanfaat bagi Masyarakat. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber, yang terdiri dari :

1. Deputi V Kantor Staf Presiden dengan materi Dokumentasi dan Informasi Hukum Sebagai Pemersatu Bangsa;
2. Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan materi Dukungan Kemenkominfo dalam Fasilitas Diskominfo Daerah untuk meningkatkan Akses Informasi Hukum di Daerah melalui JDIH di Era Transformasi Digital;
3. Kementerian Dalam Negeri dengan materi Kementerian Dalam Negeri mendukung Pengembangan, Pengelolaan JDIH Pemerintah Daerah;
4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan materi Efektivitas pengelolaan JDIH PTN/PTS di bawah koordinasi Kemendikbud-Ristek
5. Wicaksono/Ndoro Kakung selaku Pakar Komunikasi

Puncak Acara yaitu Penyerahan Penghargaan LDCC Awards dan JDIH, serta JDIH Terintegrasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham), Bapak Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D.  Dalam sambutannya beliau menyampaikan “Melalui data-data yang ada di JDIHN, kita bisa membuat analisis tumpang tindihnya berbagai peraturan-peraturan, seperti peraturan daerah, peraturan menteri, dan peraturan-peraturan lainnya. Selain itu Keterbukaan akses pada JDIHN atas informasi-informasi hukum di dalamnya dapat diarahkan pada percepatan pemerataan dan menjembatani kesenjangan pembangunan”.

Bapak Yasonna juga memberikan apresiasi besar kepada anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) yang terus melakukan inovasi untuk mengembangkan informasi hukum. Beliau menyatakan data per bulan Oktober 2023 dokumentasi dokumen hukum JDIHN sebanyak 557.509. Rinciannya, 473.150 dalam bentuk peraturan perundan-undangan dan koleksi selain peraturan perundang-undangan sebanyak 84.359. Harapannya semua anggota JDIHN terus aktif dalam menambah dokumen hukum dan tetap berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan JDIH dengan seoptimal mungkin.